Berita Terkini Jangan Jadikan Jokowi Tameng Pertahankan 2 Jabatan Ujar Komisi II DPR Ke Risma

Berita Terkini
Waketum Komisi II DPR RI Saan Mustopi

Berita Terkini Jakarta – Waketum Komisi II DPR RI Saan Mustopi menyoroti Mensos (Menteri Sosial) Tri Rismaharini yang masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Sikap Risma Dinilai sedang mempertahankan jabatan wali kota kurang etis dan melanggar undang-undang (UU).

“Selain melanggar undang-undang, secara etis ya itu kan rasanya kurang etis kalau Bu Risma mempertahankan jabatan itu. Jadi ya Bu Risma harus memilih mau tetap sebagai wali kota atau memilih mensos, kalau Bu Risma memilih mensos ya dia harus mengundurkan diri dari (jabatan) wali kotanya,” kata Saan kepada wartawan, Jumat (25/12/2020) malam.

Baca Juga: Berita Terkini Di Data Sebanyak 5.299 Warga Jawa Tengah Meninggal Akibat Virus Corona

Saan berkata harusnya Wali Kota Surabaya tersebut mengawali proses menjadi mensos dengan situasi yang kondusif. Situasi Kondusif yang di maksud saan ialah begitu risma di lantik menjadi mensos, saat itu juga Risma wajib mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surabaya.

“Sehingga tidak akan menimbulkan perdebatan di publik seperti hari ini. Alih-alih Bu Risma menyiapkan program bagaimana Kementerian Sosial ke depan menjadi lebih baik di tengah situasi pendahulunya terkena kasus hukum. Selain bagaimana membenahi proses internal di Kemensos, tapi juga paling penting menumbuhkan kepercayaan kembali publik terhadap Kemensos yang selama ini mengalami problem. Kan seharusnya itu yang harus Bu Risma lakukan,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Komisi II DPR , rangkap jabtan yang sedang di jabat oleh Risma hingga kini menjadi kontraproduktif untuk memperbaiki citra dari Kemensos. Bukan hanya itu, Cekcok rangkap jabatan ini juga menjadi salah satu yang menjadi penghambat akselerasi kerja kemensos seperti apa yang di harapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Akselerasi kinerja yang Pak Jokowi harapkan itu menjadi tidak diawali dengan hal yang positif,” katanya.

“Kasihan Pak Jokowi, apalagi Bu Risma mengatakan bahwa sudah izin dari Pak Jokowi. Jangan juga itu Pak Jokowi dijadikan sebagai sebuah tameng untuk mempertahankan posisi Bu Risma sebagai wali kota sekaligus sebagai mensos,” katanya.

Risma pun langsung mengutarakan targetnya setelah resmi dilantik sebagai Mensos. Perempuan yang masih menjabat Wali Kota Surabaya itu menargetkan seluruh bansos cair 100 persen pada akhir 2020.

Risma belum melaksanakan serah terima jabatan Wali Kota Surabaya. Namun, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan surat tugas kepada Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya.

Kepastian itu disampaikan langsung Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Jempin Marbun. Jempin mengungkapkan pada Rabu (23/12) malam, Gubernur Khofifah telah menerima surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik.

Dalam surat itu disebutkan, kepala daerah dilarang merangkap jabatan. Aturan tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berita